topmetro.news, Nias Barat – Pemerintah Kabupaten Nias Barat saat ini memfokuskan program pembangunan pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu prioritasnya adalah melakukan pembenahan secara menyeluruh di tingkat desa.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si, saat menerima audiensi Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias dan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Gunungsitoli di ruang kerjanya, Lahomi, Rabu (19/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap praktik pungutan liar (pungli) dan “setor-menyetor” dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Eliyunus mengungkapkan, Kabupaten Nias Barat memiliki 105 desa di 8 kecamatan. Pada tahun 2026, total anggaran Dana Desa mencapai Rp44 miliar lebih, ditambah Alokasi Dana Desa sebesar Rp56 miliar.
“Alangkah sayangnya jika uang ini tidak tepat sasaran. Mari kita bersama-sama mengawal agar harapan Presiden, harapan negara, dan harapan masyarakat bisa terwujud,” kata Eliyunus.
Ia menegaskan tidak akan memberi ruang dan toleransi bagi oknum yang menyalahgunakan pengelolaan DD dan ADD.
“Kita telah sepakat bahwa satu rupiah APBD itu harus berdampak untuk rakyat. Dana Desa bukan barang mainan, bukan lahan korupsi, dan bukan lahan bagi-bagi kue di tingkat desa,” tegasnya.
Bupati memastikan, selama 1,5 tahun kepemimpinannya, praktik pungli dan setor-menyetor terkait Dana Desa sudah tidak ada lagi.
Komitmen yang sama juga berlaku di lingkungan pemerintahan daerah.
“Saya pastikan tidak ada lagi budaya pungut-memungut dan setor-menyetor. Termasuk praktik suap-menyuap dan jual beli jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Dorong Kolaborasi dengan Media
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Eliyunus berharap media dapat mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan literasi masyarakat.
Ia mendorong terjalinnya kolaborasi antara Pemkab Nias Barat dengan SMSI Kepulauan Nias dan Forwaka Gunungsitoli.
Mantan Rektor Universitas Nias itu meyakini, dengan adanya kolaborasi, percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat akan menjadi lebih akurat dan efektif.
“Kalau ini bisa terkoordinir dengan baik, saya pikir percepatan informasi kepada masyarakat sangat membantu,” ujarnya.
Menurutnya, pers dan media merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Media juga memiliki peran penting dalam mengawal transparansi program pembangunan.
“Kami mengajak insan pers untuk bersama-sama mengawal program-program Presiden, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis data,” pungkasnya.
Penulis I Erris
